JAKARTA - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Jawa Timur memaparkan bahwa program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah mencakup 9,02 juta sasaran penerima di area tersebut sampai penghujung Juni 2026 lalu. 

Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) I Kanwil DJPb Jatim Wahidin merinci bahwa penerima manfaat MBG di Jatim tersebut terbagi atas 7,17 juta anak didik serta 1,86 juta masyarakat non anak didik.

"Saat ini pemerintah sangat fokus ya terkait dengan MBG. Di satu sisi memang ada penyesuaian-penyesuaian dari sisi pagu anggarannya," ungkap Wahidin, Rabu (29/7/2026).

Wahidin turut mengutarakan bahwa jajarannya masih menantikan arahan lanjutan dari pemerintah pusat berkenaan dengan rincian dana untuk pembiayaan MBG di Jatim. Sebagai catatan, dana MBG diagendakan mengalami penyesuaian, yakni dipangkas dari Rp268 triliun menjadi Rp229 triliun. 

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bahkan mengungkapkan masih terbuka peluang efisiensi anggaran MBG secara berkesinambungan apabila cakupan penerimanya bisa lebih difokuskan. Berdasarkan pandangannya, rasionalisasi alokasi biaya terhadap MBG tersebut merupakan langkah strategis yang ditempuh agar program prioritas itu bisa tepat sasaran.

"Pemerintah sendiri juga menilai bahwa yang sudah dilakukan kemarin memang perlu dilakukan penyesuaian ataupun adaptasi supaya memang betul-betul sesuai dengan sasaran," ucapnya.

Ia pun menegaskan program MBG bakal terus dilangsungkan sekalipun ada berbagai penyesuaian kebijakan dari pemerintah dengan tren perkembangan yang dinilai cukup baik.

"Intinya tujuan pemerintah untuk memberikan MBG tetap dijalankan dan kami melihat perkembangannya sampai saat ini sangat positif," ujarnya.

Di samping itu, Wahidin menguraikan bahwa implementasi program MBG di Jawa Timur disokong oleh 4.420 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang mencakup 4.125 SPPG yang sudah aktif serta 295 SPPG yang tengah dalam proses penyiapan. 

Sepanjang Juni 2026, Wahidin menyampaikan tidak ada pergeseran parameter program akibat adanya kebijakan moratorium pembangunan SPPG baru, penghentian sementara distribusi selama libur sekolah, serta optimalisasi tata kelola lewat audit, standardisasi, dan penataan sistem kerja.

"Perluasan implementasi diperkirakan kembali berlangsung pada tahun ajaran baru," jelasnya.