JAKARTA - Pemerintah kini menekankan pengelolaan belanja Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) agar lebih efisien dan berdampak positif bagi layanan publik.
Setiap pengadaan aplikasi dan infrastruktur digital wajib mengikuti mekanisme rekomendasi izin pengadaan. Langkah ini memastikan anggaran negara digunakan secara optimal tanpa pemborosan.
Menkomunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan arsitektur nasional Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
"Pencegahan duplikasi kegiatan dan optimalisasi anggaran negara termasuk efisiensi sebagai semangat utama dari Bapak Presiden," ujarnya. Ia menekankan bahwa setiap rupiah harus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Langkah pemerintah ini bukan hanya prosedural, tetapi juga strategis. Peluncuran Rencana Induk Pemerintah Digital Nasional (RIPDN) 2025–2045 menjadi arah jangka panjang transformasi digital pemerintahan. Melalui dokumen ini, pemerintah menetapkan peta jalan untuk modernisasi layanan publik yang terintegrasi dan efisien.
Tantangan Belanja TIK Pemerintah
Masih banyak aplikasi pemerintah yang berjalan sendiri-sendiri tanpa saling terhubung. Kondisi ini berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran dan menghambat efisiensi layanan. Meutya menilai integrasi sistem menjadi prioritas untuk mencegah masalah serupa di masa depan.
"Masih ada aplikasi yang tidak saling terhubung dan akhirnya memunculkan pemborosan," katanya. Pemerintah kemudian mengembangkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) sebagai tulang punggung ekosistem digital. SPLP memastikan setiap aplikasi dapat berkomunikasi dengan baik dan data dapat dipertukarkan secara aman.
Fenomena silo dalam pengelolaan data dan sistem digital juga menjadi perhatian. Meutya menekankan bahwa keterhubungan antar-aplikasi merupakan kunci untuk layanan publik yang cepat, efisien, dan akuntabel. Tujuan akhirnya adalah membentuk pemerintahan digital yang holistik dan terintegrasi.
Implementasi SPLP dan Interoperabilitas
Setiap aplikasi pemerintah diwajibkan mengadopsi prinsip interoperabilitas sejak tahap perancangan awal. "Melalui SPLP ini, pertukaran data tidak lagi dilakukan secara ad hoc tapi melalui mekanisme yang terkontrol, dapat ditelusur, dan diaudit," jelas Meutya. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan keamanan data.
SPLP menjadi tulang punggung integrasi layanan publik, memastikan semua aplikasi dapat berfungsi secara sinergis. Dengan sistem ini, pertukaran data antarkementerian dan lembaga lebih transparan dan efisien. Pemerintah berharap mekanisme ini mencegah terjadinya duplikasi dan redundansi aplikasi di masa depan.
Audit teknologi menjadi bagian penting dalam implementasi SPLP. Setiap instansi wajib melaporkan hasil evaluasi belanja TIK tahun sebelumnya. "Seluruh instansi dituntut menyampaikan bukti tindak lanjut perbaikan agar sistem dan data selalu aman dan sesuai aturan," tambah Meutya.
Manfaat dan Tujuan Optimalisasi Belanja TIK
Pemerintah menargetkan transformasi digital yang memberikan layanan lebih cepat dan mudah bagi masyarakat. Efisiensi anggaran memungkinkan dana dialokasikan untuk inovasi dan pengembangan layanan baru. Langkah ini juga menciptakan pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan.
Meutya menekankan pentingnya kolaborasi seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. "Upaya ini butuh koordinasi, kemauan, keterbukaan, dan kolaborasi aktif," ujarnya. Dengan kerja sama yang baik, belanja TIK dapat lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi publik.
Keterpaduan sistem digital pemerintah juga mempermudah monitoring dan evaluasi program. Data yang terintegrasi memungkinkan identifikasi masalah lebih cepat dan penanganan lebih efektif. Dengan demikian, masyarakat menerima layanan yang lebih responsif dan andal.
Langkah-Langkah dan Percakapan Implementasi
Meutya menegaskan bahwa penerapan kebijakan tidak hanya formalitas, tetapi juga praktik nyata di lapangan. "Pencegahan duplikasi dan optimalisasi anggaran menjadi fokus utama," ujarnya. Ia mendorong setiap instansi untuk beradaptasi dengan SPLP dan memprioritaskan interoperabilitas sejak awal.
Sistem audit dan evaluasi membantu pemerintah menilai efektivitas setiap aplikasi. Instansi diminta menyampaikan hasil evaluasi dan bukti tindak lanjut perbaikan. Dengan begitu, integritas data tetap terjaga dan pemborosan anggaran dapat diminimalkan.
Penerapan tata kelola belanja TIK yang efisien diharapkan merubah pola kerja silo menjadi pemerintahan yang utuh. Meutya menekankan bahwa keberhasilan digitalisasi bergantung pada kolaborasi aktif semua pihak. Dengan koordinasi dan transparansi, layanan publik dapat semakin cepat, aman, dan efisien.
