JAKARTA - Upaya transisi energi nasional terus menunjukkan perkembangan nyata. 

Pemerintah Indonesia mencatat kemajuan signifikan dalam realisasi pendanaan internasional. Skema Just Energy Transition Partnership atau JETP menjadi salah satu instrumen penting.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan realisasi pendanaan JETP telah mencapai 3,4 miliar dolar AS. Nilai tersebut setara sekitar Rp57,4 triliun. Capaian ini tercatat hingga Januari 2026.

Pendanaan tersebut berasal dari total komitmen yang telah disepakati. Total nilai komitmen mencapai 21,8 miliar dolar AS atau sekitar Rp368 triliun. Angka ini mencerminkan dukungan global terhadap transisi energi Indonesia.

Sebagaimana diketahui, komitmen pendanaan JETP mengalami peningkatan. Tambahan sebesar 400 juta dolar AS telah disepakati. Dengan demikian, total komitmen naik dari 21,4 miliar dolar AS menjadi 21,8 miliar dolar AS.

“Hal ini mencerminkan kemajuan nyata dari komitmen yang telah disepakati bersama mitra internasional,” kata Airlangga. Pernyataan tersebut menegaskan capaian konkret dari kerja sama yang terjalin. Pemerintah menilai realisasi ini sebagai langkah positif.

Peningkatan Komitmen dan Kepercayaan Mitra Internasional

Kenaikan komitmen pendanaan JETP menunjukkan meningkatnya kepercayaan mitra global. Indonesia dinilai serius menjalankan agenda transisi energi. Hal ini tercermin dari bertambahnya nilai pendanaan.

Komitmen internasional menjadi fondasi penting dalam mendukung pembiayaan proyek energi bersih. Dana yang tersedia digunakan untuk mempercepat transformasi sektor energi. Pemerintah memastikan penggunaan dana berjalan akuntabel.

Airlangga menegaskan bahwa realisasi pendanaan terus dipantau. Setiap proyek harus memenuhi prinsip keberlanjutan. Transparansi menjadi kunci dalam pengelolaan pembiayaan.

Keberhasilan meningkatkan komitmen tidak terlepas dari diplomasi aktif. Pemerintah menjalin komunikasi intensif dengan mitra. Kerja sama dilakukan secara strategis dan terarah.

Kemitraan internasional dinilai sebagai penggerak utama. Pendanaan JETP menjadi katalis bagi investasi hijau. Hal ini membuka peluang pengembangan energi terbarukan skala besar.

Penambahan Proyek GECS dan GBDF dalam Skema JETP

Pemerintah Indonesia dan Jerman sepakat memasukkan dua proyek baru. Proyek tersebut adalah Green Energy Corridor Sulawesi atau GECS. Selain itu, terdapat Green Bond Development Facility atau GBDF.

Kedua proyek ini dirancang untuk memperoleh pendanaan JETP. Program GECS difokuskan pada penguatan infrastruktur transmisi listrik. Tujuannya mendukung integrasi energi terbarukan skala besar.

Sementara itu, GBDF bertujuan memperkuat ekosistem pembiayaan hijau. Program ini mengembangkan pasar obligasi hijau, sosial, dan berkelanjutan. Penguatan pembiayaan menjadi sasaran utama.

“Kedua program ini merupakan hasil kolaborasi erat antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman, yang mencerminkan kemitraan strategis yang kuat serta kepercayaan bersama dalam mendorong transisi energi yang berkelanjutan,” ujarnya. Pernyataan ini menegaskan nilai kemitraan bilateral. Kerja sama tersebut menjadi fondasi implementasi proyek.

Penambahan proyek menunjukkan perluasan cakupan JETP. Pendanaan tidak hanya fokus pada pembangkitan energi. Infrastruktur dan pembiayaan juga mendapat perhatian.

Peran GECS dalam Mendukung Industri dan Energi Bersih

Program GECS memperoleh dukungan pembiayaan pinjaman konsesional. Nilainya mencapai 300 juta euro. Pembiayaan ini melalui kerja sama PT PLN (Persero) dan KfW Development Bank.

Airlangga memandang program ini sangat penting. Sulawesi Tengah berkembang sebagai pusat pertumbuhan industri. Kawasan tersebut mencakup pengolahan nikel dan mineral.

Selain itu, wilayah ini menjadi lokasi smelter dan ekosistem kendaraan listrik. Kebutuhan listrik bersih terus meningkat. Infrastruktur transmisi menjadi kunci utama.

GECS dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut. Integrasi energi terbarukan dilakukan secara sistematis. Hal ini mendukung keberlanjutan industri nasional. Penguatan jaringan listrik dinilai strategis. Transisi energi harus sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah memastikan keseimbangan antara keduanya.

Penguatan Pembiayaan Hijau dan Arah Kebijakan Nasional

GBDF merupakan kemitraan berbasis hibah. Kerja sama dilakukan antara KfW Development Bank dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Program ini memperkuat pembiayaan hijau nasional.

GBDF berperan dalam pengembangan pasar obligasi hijau. Fokusnya pada peningkatan kualitas dan kredibilitas penerbitan. Kesadaran pasar juga menjadi perhatian utama.

Penguatan infrastruktur pasar bertujuan memperluas investasi berkelanjutan. Permintaan dan pasokan investasi hijau diharapkan meningkat. Hal ini mendukung pembiayaan jangka panjang.

Airlangga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Keuangan dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Apresiasi diberikan atas penyelesaian perjanjian pinjaman dan hibah. Langkah ini memastikan kredibilitas pembiayaan.

Pemerintah juga menghargai dukungan Jerman dan mitra IPG. IPG dipimpin bersama oleh Jerman dan Jepang. Kontribusi berkelanjutan dinilai sangat berarti.

“Semoga kerja sama ini terus menghasilkan proyek-proyek nyata yang memperkuat sistem energi Indonesia, memobilisasi investasi hijau, serta mendukung masa depan energi Indonesia yang lebih bersih dan berkelanjutan,” tutup dia.

 Ia menegaskan percepatan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Target net zero emission ditetapkan paling lambat tahun 2060.