JAKARTA - Indonesia memiliki jumlah jamaah haji terbesar di dunia dengan lebih dari 200.000 orang berangkat tiap tahun, ditambah 1,5 juta jamaah umrah.
Di balik ibadah sakral ini terdapat ekosistem ekonomi global yang bernilai besar, meliputi hotel, transportasi, logistik, konsumsi, dan layanan pendukung lainnya. Pertanyaannya, apakah Indonesia akan tetap menjadi pasar atau mulai menjadi pelaku strategis dalam rantai nilai ekonomi haji dan umrah.
Kesadaran terhadap potensi ekonomi ini mendorong penguatan posisi Indonesia dalam rantai nilai global. Saat ini, sebagian besar layanan dan fasilitas masih dikuasai pihak eksternal. Tujuannya adalah memanfaatkan peluang ekonomi tanpa mengubah sakralitas ibadah.
M. Arief Mufraini, Anggota BP BPKH Bidang Investasi Langsung, menyatakan, “Orientasi awal pembentukan BPKH Limited adalah investasi langsung di ekosistem haji dan umrah.” Ia menambahkan, strategi ini bertujuan menggeser posisi Indonesia dari pembeli musiman menjadi investor yang memiliki posisi dalam rantai nilai.
Transformasi dari Procurement ke Investasi
Sejak awal, BPKH Limited dirancang bukan sekadar menjadi fasilitator layanan haji, melainkan sebagai investor strategis. Pendekatan ini memungkinkan Indonesia memiliki pijakan dalam ekonomi haji global. Langkah ini juga mempersiapkan kedaulatan ekonomi jangka panjang bagi dana haji dan manfaat langsung bagi jamaah.
BPKH Limited menekankan pentingnya menggeser orientasi dari procurement ke investasi. Setiap keputusan dan strategi diarahkan agar nilai ekonomi tetap menguntungkan bagi jamaah. Dengan cara ini, Indonesia tidak lagi sekadar menjadi konsumen jasa, tetapi turut mengendalikan aset dan layanan strategis.
Arief menegaskan, “Orientasi ini bukan tentang komersialisasi ibadah, tetapi memastikan tata kelola ekonominya profesional dan efisien.” Sistem yang dijalankan harus berpihak pada jamaah dan tetap menjaga nilai sakral ibadah. Transformasi ini menjadi langkah besar untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi haji Indonesia.
Penguatan Regulasi dan Tata Kelola
Dalam prosesnya, BPKH Limited masih memerlukan penguatan regulasi melalui revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji. Hal ini penting agar model investasi ekosistem haji dapat dijalankan secara lebih komprehensif. Tanpa regulasi yang jelas, posisi BPKH masih terlihat sebagai fasilitator biasa, bukan investor strategis.
Kepala BP BPKH, Fadlul Imansyah, menekankan, “Yang sedang dibangun adalah fondasi kedaulatan ekonomi haji, bukan praktik perantara.” Ia menambahkan bahwa pengelolaan ekonomi harus profesional, tetapi ibadah tetap sakral. Tata kelola ini diharapkan menjadi model baru yang efisien dan transparan dalam mendukung jutaan jamaah.
Penguatan regulasi juga penting untuk memastikan manfaat ekonomi kembali ke dana haji. Dengan peraturan yang jelas, Indonesia dapat mengoptimalkan nilai ekonomi dari hotel, transportasi, konsumsi, dan logistik. Hal ini memungkinkan perencanaan strategis jangka panjang untuk seluruh ekosistem haji.
Optimalisasi Nilai Ekonomi untuk Jamaah
Salah satu langkah konkret adalah optimalisasi penggunaan fasilitas hotel bagi jamaah Indonesia. Selama ini, potensi ekonomi dari fasilitas tersebut sepenuhnya menjadi domain pengelola eksternal. Pendekatan investasi strategis memungkinkan sebagian nilai ekonomi kembali memperkuat dana haji dan memberi manfaat langsung bagi jamaah.
Arief menuturkan, “Tahun lalu kita melakukan perbaikan dalam kondisi yang sangat menantang.” Ia menambahkan, meskipun banyak dapur tidak beroperasi optimal dan mobilisasi logistik terbatas, kebutuhan jamaah tetap diprioritaskan. Sistem konsumsi tiga kali sehari pada fase pra dan pasca Armuzna menjadi standar baru pelayanan haji Indonesia.
Fadlul menekankan pentingnya keberlanjutan sistem ini, “Jika penyelenggara dapat menjalankannya secara mandiri, itu justru menjadi keberhasilan bersama.” Pendekatan ini memastikan manfaat ekonomi tidak hanya menguntungkan pihak tertentu. Strategi ini diharapkan menjadi fondasi baru dalam pelayanan haji yang profesional dan berorientasi pada jamaah.
Kampung Haji dan Arsitektur Ekosistem Besar
Pengembangan Kampung Haji menjadi bagian dari arsitektur besar kedaulatan ekonomi haji Indonesia. Kampung Haji dirancang sebagai ekosistem terpadu untuk memperkuat posisi Indonesia secara permanen di Tanah Suci. Hal ini mencakup layanan, logistik, dan aktivitas ekonomi yang relevan dengan kebutuhan jamaah.
Fadlul menegaskan, “BPKH siap berkolaborasi dalam pengembangan Kampung Haji.” Ia menambahkan, pengembangan ini bukan agenda sektoral, tetapi strategi nasional. Langkah ini memungkinkan Indonesia menjadi aktor strategis, bukan sekadar pembayar dalam ekosistem ekonomi haji global.
Dengan inisiatif Kampung Haji, Indonesia berpeluang mengoptimalkan setiap nilai ekonomi yang tercipta dari jutaan jamaah setiap tahun. Ekosistem ini juga membuka ruang bagi investasi berkelanjutan dan manfaat ekonomi langsung bagi jamaah.
Langkah-langkah ini menegaskan Indonesia sebagai pemimpin strategis dalam rantai nilai ekonomi haji global.