JAKARTA - Penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi produksi Pertamina terhitung sejak 1 Agustus 2026 dinilai menggambarkan kebijakan energi yang adaptif di tengah pergerakan fluktuasi harga minyak dunia.
Penyesuaian nominal tersebut berlaku bagi Pertamax, Pertamax Green 95, dan Pertamax Turbo, sedangkan harga Dexlite serta Pertamina Dex tidak mencatatkan perubahan.
Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Yulisman menganggap kebijakan tersebut memperlihatkan upaya pihak pemerintah merawat keseimbangan antara ketahanan energi nasional, kepastian iklim investasi, dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat lewat skema penyesuaian harga yang mengekor dinamika pasar energi global.
Melalui kebijakan tersebut, harga Pertamax (RON 92) meluncur turun menjadi Rp 15.950 per liter dari patokan sebelumnya Rp 16.250 per liter.
Di samping itu, harga Pertamax Green 95 merosot dari Rp 17.000 menjadi Rp 16.600 per liter, sementara Pertamax Turbo menyusut dari Rp 19.300 menjadi Rp 18.300 per liter. Adapun harga Dexlite bertahan di level Rp 19.700 per liter dan Pertamina Dex tetap di posisi Rp 21.150 per liter.
"Kami mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang terus menjaga keseimbangan antara ketahanan energi, kepastian investasi, dan perlindungan terhadap masyarakat," ujar Yulisman dalam keterangan tertulis, Selasa (4/8/2026).
"Penurunan harga BBM nonsubsidi menunjukkan bahwa ketika harga minyak dunia menurun, pemerintah memastikan manfaatnya juga dapat dirasakan masyarakat," lanjut dia.
Menurut penilaian Yulisman, penyesuaian harga Pertamax, Pertamax Green 95, dan Pertamax Turbo bertindak selaku sinyal bahwasanya pemerintah menjalankan mekanisme penyesuaian harga secara terbuka serta konsisten berlandaskan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menguraikan bahwasanya harga BBM nonsubsidi memang mengekor pergerakan harga minyak dunia.
"Ya kan saya dari awal katakan bahwa menyangkut dengan BBM yang non-subsidi itu harganya itu kan memang akan mengikuti harga pasar dunia ICP," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/8/2026).
"Jadi kalau harga dunianya turun, dengan sendirinya akan terkoreksi. Tapi kalau naik, pasti juga akan naik," kata dia.
Bahlil menerangkan, harga minyak dunia saat ini tengah merosot sehingga harga BBM nonsubsidi ikut mengalami koreksi penyesuaian.
"Dan sekarang kan lagi turun. Dan kemudian badan usaha swasta melakukan koreksi terhadap penurunan harga itu. Nah sekarang kan lagi turun kan," ucapnya.
Ia menggarisbawahi bahwasanya harga BBM nonsubsidi masih berpotensi berubah sesuai laju perkembangan harga energi global. Di sisi lain, harga BBM bersubsidi semisal Pertalite dipastikan tak akan bergeser naik.
"Karena total pemakaian BBM 80 persen itu subsidi, yang non-subsidi itu 20 persen. Itu kan bagi yang mampu, bagi saudara-saudara kami yang mampu gitu. Tapi kalau yang 80 persen itu tetap menjadi bagian yang ditanggung jawab oleh pemerintah yaitu subsidi," ujar Bahlil.
Selaras dengan paparan tersebut, Yulisman menilai penurunan harga BBM nonsubsidi berpeluang mengerek efisiensi biaya transportasi, logistik, maupun distribusi barang sehingga sanggup memperkokoh daya saing dunia usaha.
Menurut pandangannya, situasi tersebut juga diharapkan mampu merawat momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah terpaan tantangan ekonomi global.
Pada sisi yang berbeda, Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengutarakan bahwasanya penyesuaian harga BBM nonsubsidi bertindak sebagai bagian dari evaluasi berkala yang dijalankan sesuai prosedur yang berlaku.
Penyesuaian tersebut menimbang tren rata-rata harga minyak dunia beserta nilai tukar rupiah, dengan tetap memperhatikan daya beli masyarakat serta mengawal ketersediaan stok BBM nasional.
"Penyesuaian harga BBM Non-Subsidi dilakukan mengikuti ketentuan dan arahan pemerintah," ujar Kitty dalam keterangan tertulis, Sabtu (1/8/2026).
Kitty menambahkan, keputusan tersebut turut diambil guna merawat ketersediaan pasokan BBM nasional.
"Pertamina Patra Niaga juga berkomitmen untuk terus menyediakan energi yang berkualitas, menjaga keandalan pasokan, serta memberikan layanan terbaik kepada masyarakat di seluruh Indonesia," ucapnya.
Yulisman mengimbuhkan, tolok ukur keberhasilan menjaga stabilitas sektor energi tak cuma diukur berdasarkan kecukupan stok, melainkan juga dari kemampuan pemerintah menghadirkan kebijakan yang menyajikan kepastian bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
Lantaran hal itu, kolaborasi antara pemerintah, BUMN sektor energi, dan seluruh pemangku kepentingan perlu terus dipacu.
"Kami berharap kebijakan energi yang adaptif seperti ini terus dipertahankan," ujar Yulisman.
"Ketika harga energi global bergerak turun, masyarakat perlu ikut merasakan manfaatnya, sementara ketahanan energi nasional dan iklim investasi tetap terjaga. Komisi XII DPR RI siap mengawal kebijakan tersebut agar berjalan secara konsisten dan berkelanjutan," tutupnya.